• Home
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar Ketua Pengadilan
    • Visi dan Misi
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
    • Profil Hakim dan pegawai
      • Ketua
      • Wakil Ketua
      • Hakim
      • Panitera
      • Sekretaris
      • Panitera Muda
      • Kepala Sub bagian
      • Panitera Pengganti
      • Jurusita
      • Fungsional Umum (Staf)
      • Pegawai Tidak Tetap
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
      • Kebijakan/Yurisprudensi
      • Rencana Strategis
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
  • Layanan Publik
    • PTSP
      • Jenis Pelayanan
      • Standar Pelayanan
      • Maklumat Pelayanan
      • Kompensasi Pelayanan
    • Layanan Disabilitas
      • Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
      • Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
    • Tata Tertib di Pengadilan
    • Informasi Perkara
      • Delegasi
      • Statistik Perkara
    • Laporan
      • Hasil Penelitian
      • LKjIP
      • Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
      • Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Tahunan)
      • Laporan Keuangan (LRA)
      • RKA-KL
      • SAKIP
      • Laporan Pelayanan Informasi Publik
      • LHKPN
      • Laporan SKM
      • Laporan SPAK
      • Laporan Survei Harian
    • Pengumuman
      • Denda Tilang
      • Lelang Barang dan Jasa
      • Panggilan Kepada Pihak yang tidak diketahui Alamatnya
      • Penerimaan Pegawai
      • Pengumuman Lainnya
    • Prosedur Pemohonan Informasi
    • Pengaduan Pelayanan Publik
      • Dasar Hukum/Regulasi Pengaduan
      • Prosedur Pengaduan
    • E BROSUR
  • Layanan Hukum
    • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang mampu
      • Peraturan dan kebijakan
      • Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
      • Zitting Plaats
      • Pos Bantuan Hukum
    • Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
      • Prosedur Pengajuan Perkara
      • Biaya Perkara
    • Prosedur Eksekusi
  • Berita
    • Berita Terkini
    • Artikel
    • Pengumuman
    • Gallery Foto
      • Kegiatan Pengadilan
      • Fasilitas dan Ruangan untuk Publik
      • Sarana Persidangan Anak
    • Gallery Video
  • Hubungi Kami
    • Alamat
    • Sosial Media
    • Asisten Virtual
  • Reformasi Birokrasi
    • Zona Integritas
      • Area I
      • Area II
      • Area III
      • Area IV
      • Area V
      • Area VI
      • Inovasi Pengadilan
    • Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
      • SK TAPM Pengadilan
      • Sertifikat Akreditasi
      • Manual Mutu
      • SK Penetapan Nilai Akreditasi
  • Home
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar Ketua Pengadilan
    • Visi dan Misi
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yuridiksi
    • Profil Hakim dan pegawai
      • Ketua
      • Wakil Ketua
      • Hakim
      • Panitera
      • Sekretaris
      • Panitera Muda
      • Kepala Sub bagian
      • Panitera Pengganti
      • Jurusita
      • Fungsional Umum (Staf)
      • Pegawai Tidak Tetap
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
      • Kebijakan/Yurisprudensi
      • Rencana Strategis
      • Rencana Kerja dan Anggaran
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
  • Layanan Publik
    • PTSP
      • Jenis Pelayanan
      • Standar Pelayanan
      • Maklumat Pelayanan
      • Kompensasi Pelayanan
    • Layanan Disabilitas
      • Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas
      • Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
    • Tata Tertib di Pengadilan
    • Informasi Perkara
      • Delegasi
      • Statistik Perkara
    • Laporan
      • Hasil Penelitian
      • LKjIP
      • Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
      • Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Tahunan)
      • Laporan Keuangan (LRA)
      • RKA-KL
      • SAKIP
      • Laporan Pelayanan Informasi Publik
      • LHKPN
      • Laporan SKM
      • Laporan SPAK
      • Laporan Survei Harian
    • Pengumuman
      • Denda Tilang
      • Lelang Barang dan Jasa
      • Panggilan Kepada Pihak yang tidak diketahui Alamatnya
      • Penerimaan Pegawai
      • Pengumuman Lainnya
    • Prosedur Pemohonan Informasi
    • Pengaduan Pelayanan Publik
      • Dasar Hukum/Regulasi Pengaduan
      • Prosedur Pengaduan
    • E BROSUR
  • Layanan Hukum
    • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang mampu
      • Peraturan dan kebijakan
      • Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
      • Zitting Plaats
      • Pos Bantuan Hukum
    • Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara
      • Prosedur Pengajuan Perkara
      • Biaya Perkara
    • Prosedur Eksekusi
  • Berita
    • Berita Terkini
    • Artikel
    • Pengumuman
    • Gallery Foto
      • Kegiatan Pengadilan
      • Fasilitas dan Ruangan untuk Publik
      • Sarana Persidangan Anak
    • Gallery Video
  • Hubungi Kami
    • Alamat
    • Sosial Media
    • Asisten Virtual
  • Reformasi Birokrasi
    • Zona Integritas
      • Area I
      • Area II
      • Area III
      • Area IV
      • Area V
      • Area VI
      • Inovasi Pengadilan
    • Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)
      • SK TAPM Pengadilan
      • Sertifikat Akreditasi
      • Manual Mutu
      • SK Penetapan Nilai Akreditasi
pn-sorong

Rencana Strategis

Details
Created: 04 July 2022

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

 
 
 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah:

  1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
  2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
  3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
  4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah  sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah

Role Model

61e2918b521fb.jpeg
Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Sorong
61e2918b521fb.jpeg
Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Negeri Sorong
previous arrow
next arrow

Agen Perubahan

Tautan

 

  Mahkamah Agung R.I.

  Kementerian Sekretariat Negara RI

  Pemerintah Provinsi Papua Barat

  Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

  Kejaksaan Tinggi Manokwari

  Badan Peradilan Umum MA-RI

  Pemerintah Kota Sorong

  Badan Pengawasan MA-RI

  Kejaksaan Negeri Sorong

  Pengadilan Tinggi Jayapura

  Pengadilan Agama Sorong

 

Peta

 

 

 

IPAK/SKM

Pojok Info

61e2918b521fb.jpeg
61e2919b60f9e.jpeg
5ecourt-724x1024.jpeg
2ecourt-724x1024.jpeg
4ecourt-724x1024.jpeg
1ecourt-724x1024.jpeg
previous arrow
next arrow
Copyright © 2023 pn-sorong. All Rights Reserved.