Pengadilan Negeri Sorong

Slide

MOTTO : PRIMA

PROFESIONAL
RESPONSIBILITAS
INTEGRITAS
MELAYANI
AKUNTABILITAS

Slide

E-BERPADU

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

4.png

8 NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

1. KEMANDIRIAN
2. INTEGRITAS
3. KEJUJURAN
4. AKUNTABILITAS
5. RESPONSIBILITAS
6. KETERBUKAAN
7. KETIDAKBERPIHAKAN
8. PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

Slide

LAPOR!

LAPOR! Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS)

Slide

ERATERANG

ERATERANG Media elektronik dalam pelayanan permohonan Surat Keterangan di Pengadilan Negeri. Masyarakat dapat mengajukan permohonan surat keterangan tanpa harus datang ke pengadilan negeri setempat cukup dengan mengakses situs.

Slide

E-COURT

E-COURT Era Baru beracara di pengadilan melalui Fasilitas berperkara modern untuk proses peradilan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. |e-Filling| e-Payment| e-Summons|.

Slide

SISUPER

siSUPER Versi 1.0.0

Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik ( Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi ).
Copyright © 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Slide

SIPP

Mudahnya Menelusuri Perkara Dengan SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Slide

SIWAS

"Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. "Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan yang berkaitan dengan masalah perkara."

Slide

JDIH 2.0

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Mahkamah Agung RI maupun masyarakat.

BERITA

Apel Pagi PN Sorong 2023-01-30
Senin, 30 Januari 2023 Telah dilaksanakan Apel pagi PN Sorong dengan petugas sebagai berikut: Pembina...
Apel Sore Pengadilan Negeri Sorong 2023-01-27
Jumat, 27 Januari 2023 Telah dilaksanakan apel sore Pengadilan Negeri Sorong Kelas 1B.Bertindak...
Pengadilan Negeri Sorong Menerima Kunjungan Silaturahim Kepala KPP Pratama Kota Sorong 2023-01-27
Jumat, 27 Januari 2023 Telah dilaksanakan kunjungan silaturahim Kepala KPP Pratama Kota Sorong...
Pengadilan Negeri Sorong mengikuti Kegiatan Pembekalan Pendampingan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas 2023-01-25
Rabu, 25 Januari 2023 Jajaran pimpinan, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai dan...

Maklumat Pelayanan :
Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan peradilan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji / terjadi penyimpangan, siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

|Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas.

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Syarat dan Tata cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.