Pengadilan Negeri Sorong

Profil PN Sorong

Pengadilan Negeri Sorong adalah salah satu Pengadilan Negeri kelas IB Khusus yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Jayapura yang wilayahnya meliputi Wilayah Kabupaten sorong yang beribukota di Sorongi dan wilayah hukum Kota Sorong yang beribu kota di Sorong.

Pengadilan Negeri Sorong dibangun pada tanggal 11 Agustus 1982 dengan 2 ruang sidang, 1 ruang Ketua Pengadilan, 1 ruang Hakim, 1 ruang Panitera Pengganti dan 2 ruang karyawan yang kesemuanya terdapat dalam 1 gedung. Saat ini Pengadilan Negeri Sorong telah 5 ruang sidang, 1 ruang Ketua Pengadilan, 1 Ruang Wakil Ketua Pengadilan, ruang Panitera / Sekretaris, Ruang Wakil Panitera, Ruang Kepaniteraan Pidana, Ruang Kepaniteraan Perdata, Ruang Kepaniteraan Hukum,  serta ruang kesekretariatan yang terdiri atas ruang Bagian Umum, ruang Bagian Keuangan, dan ruang Kepegawaian.

 

A. KEBIJAKAN UMUM

Pengadilan Negeri Sorong sebagai salah satu unit pelayanan Hukum masyarakat sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang – undang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman  (UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.35 Tahun 1999) memegang prinsip agar lembaga peradilan bebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan baik, secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta dari pihak – pihak lain di luar badan peradilan. Sedangkan tugas pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan secara tuntas perkara – perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 003 / 11 / 1992 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, demikian juga sesuai keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.08.PR.07.02 Tahun 1979 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri menyelenggarakan2 jenis administrasi (administrasi perkara dan administrasi umum) dan juga tugas – tugas lain yang dibebankan undang – undang, sehingga dengan demikian Pimpinan Pengadilan dalam merencankan rencana kerja, mengatur pelaksanaannya serta mengevaluasi kinerja tersebut.

 

B. VISI DAN MISI

a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keadilan masyarakat.

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

 

C. RENCANA STRATEGIS

a. Nilai – nilai Luhur

Nilai – nilai luhur pada Pengadilan Negeri Sorong :

1. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak memihak dan bersifat independen

2. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penegakan hukum

b. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan.

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, lingkungan strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisa SWOT (Strenghts / Kekuasaan, Weakness / Kelemahan, Opportunities / Peluang dan Threats/ Hambatan ) adalah sebagai berikut:

1. Strenghts ( Kekuatan ) meliputi :

a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri.

b. Sumber daya manusia yang cukup memadai

c. Koordinasi internal yang cukup mantap

2. Weakness ( Kelemahan ) meliputi :

a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata

b. Pengolahan data yang belum tertata dengan baik

c. Jabatan struktural yang belum terisi

d. Pemahaman pegawai terhadap Tata Kerja dan Prosedur belum merata

3. Opportunities (Peluang) meliputi :

a. Adanya peraturan perundang – undangan untuk landasan peradilan

b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

4. Threats ( Hambatan ) meliputi :

a. Terbatasnya sumber dana

b. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat secara cepat.

 

Berdasarkan analisa SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah Strenghts ( Kekuatan ) dan Opportunities

( Peluang ) dan  factor penghambatnya adalah  Weakness ( Kelemahan)